Showing posts with label Regional. Show all posts
Showing posts with label Regional. Show all posts

Pemindahan Ibu Kota Upaya Hapuskan Istilah Jawa Sentris

Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi serta menghapuskan istilah Jawa sentris.
Jakarta, Gesuri.id - Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi serta menghapuskan istilah Jawa sentris.
“Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita,” kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemindahan ibu kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/10).
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali Pulau Sumatera. Dari data tersebut terlihat beban Pulau Jawa kian berat.
“Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa, sementara pulau lainnya jauh tertinggal,” kata dia.

    Share:

    Dorong Investasi, Ganjar Pranowo Minta Pemda Selesaikan Perda RTRW

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ntuk mendorong dan menarik para investor mengembangkan investasinya. Pasalnya, dengan belum diselesaikannya Perda RTRW yang selama ini menjadikan investor menunda investasinya di Jateng.

    Foto : Gesuri.id

    Apalagi, menjelang digelarnya Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan Central Java Business Expo (CJBF) 2019 ke-15 pada 5 November 2019 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, dan dihadiri para calon investor dari dalam dan luar negeri, tentu kata Ganjar, pemerintah daerah harus lebih cepat lagi untuk menyelesaikannya.


    "Perda saja tidak cukup, karena effort politiknya harus bicara eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya ke BPN. Belum lagi soal pajak, perizinan, nilai komoditi, tenaga kerja. Nah soal ketersediaan lahan yang menjadi faktor utama. Kalau memang ada kendala, Pemprov siap membantu, bilang saja ke kami. Kabupaten Batang kemarin kita bantu sampai pusat, cepet kok,” kata Ganjar usai menerima Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ratna Kawuri di Rumah Dinas Gubernur (Puri Gedeh), Senin (7/10).


    Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan kepada para pimpinan daerah untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat berdialog yang akan terdampak dengan memberikan penjelasan arah pembangunan daerah, hingga fungsinya. Sehingga, daya dukung lingkungan dan keseimbangan akan terjaga dan terwujud.


    "Investor dalam negeri tetap kita nomorsatukan dulu baru kemudian yang dari luar negeri. Ceritakan kondisi Jateng hari ini kepada calon investor. Bagaimana konteks ekonomi makronya, tren pertumbuhan, sektor yang diminati, potensi yang dimiliki apa, analisis nasionalnya. Samoaikan juga bahwa kita mau dorong apparel zone. Promo CJIBF dan CJBF maksimalkan, agar yang ikut serta banyak. Selama ini yang langsung ketemu saya, hanya ngguya-ngguyu, tapi hasilnya nol,” paparnya.


    Terkait persiapan CJIBF dan CJBF 2019, Ratna Kawuri menjelaskan kepada Ganjar, jika selama ini investasi terbesar di Jateng meliputi sektor padat modal, gas, litrik, air disusul makanan. Hasil evaluasi 2018, minat investasi di Jateng cukup besar. Akan tetapi masih terbentur dengan RTRW di kabupaten/ kota.
    Share:

    Ganjar ke KPAI: Anak-Anak Ikut Demonstrasi Kok Diam Saja?

    Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pencegahan terhadap pelajar yang ikut demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia. 
    Dia memastikan Pemprov Jateng telah turun tangan melakukan pencegahan.
    "Dinas kami sudah turun, KPAI juga harus turun. Jangan hanya ngurusi soal badminton saja, kita harus bekerjasama," kata Ganjar di Solo, Jumat (27/9).
    Ganjar menilai yang lebih penting bukan soal menindak para pelajar peserta demonstrasi rusuh, tapi mencegah. Tujuannya agar para pelajar tidak terjebak dan terkena bahaya. 
    Ganjar menyebut ajakan untuk berdemonstrasi khususnya kepada pelajar terjadi sejumlah daerah, di antaranya Solo, Pemalang dan Magelang. Beruntung, aksi tersebut bisa diredam sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
    "Kalau di wilayah Jateng sedikit, semua baik-baik saja. Mereka harus diajari untuk mengerti, diedukasi," ujarnya.
    Ganjar menilai para pelajar masih rentan dengan ajakan yang bersifat provokasi. Untuk itu, pihaknya mengajak para guru agar memberikan pengertian kepada para siswa terkait hal ini. 
    "Ternyata anak-anak ini tidak mengerti tujuannya datang berunjuk rasa. Ditanya demo apa mereka juga tidak tahu," pungkasnya. 
    Seperti diketahui, di Kota Solo pernah terjadi puluhan para pelajar mengikuti aksi di depan gedung DPRD Kota. Mereka bergabung dengan massa mahasiswa yang terlebih dahulu datang. 
    Meski sempat berorasi, mereka akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian Polresta Surakarta.
    Sejumlah pelajar mengaku ikut berdemonstrasi hanya berdasarkan ajakan di media sosial.
    Share:

    PDI Perjuangan-Gerindra Siap Runtuhkan PKS di Depok

    Hendrik Tangke Allo mengungkapkan PDI Perjuangan berupaya menghimpun kekuatan untuk melawan PKS dalam Pilwalkot Depok.


    Depok, Gesuri.id - Keinginan PDI Perjuangan untuk menghimpun kekuatan guna meruntuhkan kekuasaan PKS pada Pilwalkot Depok 2020 disambut Partai Gerindra. 
    Ketua Pelaksana Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin menyatakan, partainya siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan saat maju di Pilkada Depok ke depannya.
    "Iya arahnya ke sana (berkoalisi dengan PDI Perjuangan). Kita juga mengapresiasi baik ajakan koalisi itu, positiflah selagi tujuannya untuk baik ke depan," ujar Jamaludin, baru-baru ini.
    Jamaludin menilai sejumlah warga Depok  memiliki keinginan akan adanya perubahan pemimpin Depok yang selama ini dari PKS. Namun Jamaludin mengakui, PKS tidak mudah dilawan di Depok. 
    Namun dia tidak khawatir. Sebab Gerindra sudah mulai berkomunikasi intensif dengan partai-partai lainnya untuk membentuk koalisi gemuk bersama PDI Perjuangan untuk menghadapi PKS. 
      Share:

      Hubungan Whisnu Sakti dengan Risma Baik-baik Saja

      Mereka memiliki semangat yang sama yaitu membangun kota Surabaya.



      Jakarta, Gesuri.id - Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan jika hubungannya dengan Wali Kota Tri Rismaharini baik-baik saja karena mereka memiliki semangat yang sama yaitu membangun kota Surabaya.
      Demikian dilansir dari m.liputan6.com, Sabtu (14/9).
      "Kami berdua punya semangat sama, membangun Surabaya lebih baik. Kalau sempat dikatakan Bu Risma bukan kader, tapi faktanya hari ini sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Kita sama-sama kader. Saya menjalankan kewajiban saya sebagai kader partai. Insya Allah, Tuhan akan meridhoi perjuangan kita," ujar dia.
      Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir dengan menjalankan tugas sebagai kader seperti dengan turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat akan membuatnya harus mendapatkan rekomendasi.
        Share:

        Politisi Golkar Daftar Cakada di PDI Perjuangan Mateng

        Hastuti menginginkan partai Golkar dan PDI Perjuangan berkoalisi di Pilkada Mamuju Tengah.


        Mamuju Tengah, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dari daerah pemilihan (Dapil) Mamuju Tengah Hastuti Indriani menyatakan diri siap bertarung di Pilkada Mamuju Tengah (Mateng).
        Hastuti Indriani, yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Sulbar resmi mendaftar calon kepala daerah (cakada) di PDI Perjungan Mateng Kabupaten Mamuju Tengah sebagai calon bupati Mamuju Tengah, Minggu (15/9).
        Politisi perempuan partai Golkar itu mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati didampingi sejumlah kader Golkar baik dari pengurus DPD 1 Golkar Sulbar maupun pengurus DPD II Golkar Kabupaten Mamuju Tengah.
        Hastuti Indriani menegaskan bahwa dirinya siap bertarung di pesta demokrasi Mamuju Tengah yang akan digelar tahun 2020 mendatang setelah didukung penuh partai Golkar ditingkat pusat.
        Menurut dia, dirinya mendaftar di partai PDI Perjuangan sebagai calon Bupati karena menginginkan partai Golkar dan PDI Perjuangan berkoalisi di Pilkada Mamuju Tengah.
        Share:

        Ahok Katakan Jadi Petani Harus Bangga

        Ahok menyemangati masyarakat petani agar mensukseskan program pemerintah dalam sektor pertanian.

        Humbahas, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan yang juga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan menjadi petani harus bangga. 
        Hal itu dikatakannya saat berkunjung ke daerah pertanian di wilayah Doloksanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas). "Banggalah sebagai petani, karena potensi Humbahas di sektor ini sangat luar biasa," kata Ahok di depan para petani Humbahas, Kamis (5/9) dilansir dari tagar.id, Jumat (6/9).
        Kedatangan Ahok memang disambut meriah oleh warga dan petani setempat. 
        Kunjungan politisi PDI Perjuangan itu juga dijadikan momen bagi para penggemar Ahok alias Ahokers untuk berswafoto.
        Warga yang sebelumnya telah mendengar rencana kunjungan Ahok ke kawasan Danau Toba, rela menunggu berjam-jam di Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara, hanya untuk sekadar berjabat tangan atau foto bersama. Mereka tahu suami Puput Nastiti Devi itu dijadwalkan tiba sekitar pukul 08.12.

        Share:

        PDI Perjuangan Akan Bangun 3 Kantor DPC di Aceh

        Itu khusus untuk wilayah Aceh dan dilakukan sebagai langkah konsolidasi kader.


        Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan akan membangun kantor baru di tiga kabupaten, yaitu di Bireuen, di Aceh Besar, dan satunya di Aceh Tengah. Hal itu khusus untuk wilayah Aceh dan dilakukan sebagai langkah konsolidasi kader.
        "Dari situ kita akan bergotong-royong. Karena kantor partai sebagai pusat pengorganisasian rakyat, itu kami kembangkan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pembekalan anggota DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Aceh, Minggu (8/9), dilansir dari beritasatu.com.
        Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan pihaknya akan mendisain ulang kantor-kantor partai di Aceh sehingga tak ada sekat antara pengurus partai dan masyarakat. PDI Perjuangan Aceh akan bekerja keras untuk menunjukkan ada guna yang bisa dirasakan oleh rakyat Aceh.

        Share:

        Jokowi Apresiasi Kawasan Waterfront City Sungai Kapuas

        Presiden menaiki Kapal Patroli Lemukutan milik Lantamal XII menyusuri Sungai Kapuas, dan berlakudi Alun-alun Kota Pontianak.


        Jakarta, Gesuri.id - Usai menyerahkan sertifikat hak tanah untuk rakyat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Mako Lantamal XII Pontianak, Kamis (5/9) siang. Dari dermaga Mako Lantamal XII Pontianak, Presiden menaiki Kapal Patroli Lemukutan milik Lantamal XII menyusuri Sungai Kapuas, dan berlakudi Alun-alun Kota Pontianak.
        Menurut Presiden, kunjungan itu dimaksudkan untuk meninjau perkembangan kawasan Waterfront City Sungai Kapuas yang tersambung dengan Sungai Landak, dan sudah 3 tahun ini dikerjakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pontianak.
        “Tadi kita lihat hasilnya rumah yang dulunya membelakangi sungai sebagian sudah mulai menghadap ke sungai. Sehingga kita lihat semuanya rapi, mulai dihijaukan. Kita lihatlah nanti setahun dua tahun yang akan, langsung perbedaannya kelihatan. Kurang sedikit saja yang kita kerjakan,” kata Presiden Jokowi saat ditanya kesannya oleh wartawan.
          Share:

          OTT KPK, Mendagri Kembali Berduka

          Mendagri menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


          Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri, (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
          "Kami sedih, bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," ujar Tjahjo ketika ditemui usai rapat terbatas di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (4/9).
          Tjahjo mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada aparatur pemerintah agar berhati-hati pada area rawan korupsi khususnya perencanaan anggaran, pendanaan proyek, dan jual beli jabatan.
          Namun di sisi lain, Tjahjo mengapresiasi operasi tangkap tangan KPK yang sudah turun ke semua provinsi sampai tingkat Kabupaten dan Kota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
            Share:

            Kantor, Toko & Rumah Warga di Papua Segera Diperbaiki

            Selain bangunan milik pemerintah, Menteri PUPR juga meninjau sekitar 200an kios-kios dan rumah penduduk.

            Jakarta, Gesuri.id - Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar segera memperbaiki kantor-kantor pelayanan publik, toko dan rumah penduduk yang rusak saat terjadi aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu di Jayapura, Papua yang berujung pada tindakan anarkis.
            “Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan kejadian demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah di inventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani,” kata Basuki usai meninjau sejumlah bangunan yakni Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura , Kantor Gra Pari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara dan Lapas Kelas II Abepura, Jayapura.
            Kerusakan yang terjadi seperti di Gedung Bea Cukai yakni bagian depan bangunan terlihat kaca dalam keadaan pecah, dinding serta kusen jendela dan pintu bangunan hangus terbakar. Kondisi Kantor Majelis Rakyat Papua, seluruh bangunannya habis terbakar hanya tersisa dinding – dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas. Kondisi Gedung tersebut rusak berat.


              Share:

              Putra Yustisi Respaty Tegaskan Papua Bagian NKRI

              Penegasan Putra tersebut disampaikan saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam.


              Batam, Gesuri.id - Ketua sementara DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty menegaskan Papua adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
              Penegasan Putra tersebut disampaikan saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Jalan Engku Putri Batam, Batam Center, Rabu (4/9).
              Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, NKRI harga mati, ”  kata Putra.
              Putra menyambut baik kedatangan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, terkait gejolak yang terjadi di Papua.
              “Saya disini dipercaya sebagai Ketua DPRD Kota Batam Sementara, saya menyambut baik kedatangan rekan – rekan mahasiswa, karena aksi ini NKRI harga mati, begitu juga komitmen saya, “ujar Putra, di depan puluhan mahasiswa.
                Share:

                Wayan Kariarta: Bali Harus Hadirkan Destinasi Baru

                Destinasi baru memancing wisatawan terus antusias untuk datang ke Bali.


                Denpasar, Gesuri.id - Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024 I Wayan Kariarta, S. Sos. mengatakan akan fokus membangun sektor pariwisata. 
                Menurutnya hal itu penting sebab ke depan Bali harus menghadirkan destinasi-destinasi pariwisata yang baru, sehingga wisatawan terus antusias untuk datang ke Bali.
                “Kita akan kerja lebih banyak lagi khususnya di bidang pariwisata, karena pariwisata adalah ujung tombak dari perekonomian Bali. Kita perlu mendorong lahirnya destinasi-destinasi wisata yang baru. Kita masih banyak memiliki potensi destinasi baru yang belum ditetapkan sebagai kawasan wisata dalam tata ruangnya. Ini yang terus kita dorong agar pemerintah membuat kajian-kajian terhadap resort-resort tersebut. Kita juga mendorong masuknya investasi-investasi, karena Bali juga masih membutuhkan investasi di bidang pariwisata,” papar Wayan “Kablet” Kariarta yang lahir 8 Juli 1967 di Padangsambian, Kota Denpasar ini, dikabarkan beritafajartimur.com, Selasa (3/9).
                  Share:

                  PDI Perjuangan Jaring Calon Bupati Kutim

                  Ketua DPC PDI Perjuangan Kutim, Faizal Rachman, menyatakan bahwa penjaringan tersebut terbuka untuk umum.





                  Kutai Timur, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara resmi membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Kutim 2020 mendatang.
                  Ketua DPC PDI Perjuangan Kutim, Faizal Rachman, menyatakan bahwa penjaringan tersebut terbuka untuk umum.
                  "Penjaringan tingkat DPC merekomendasikan setidaknya dua nama pada 23 september nanti. Makanya dibuka lebih awal jadwal," ungkapnya, Senin (2/9).
                  Lebih lanjut ia mengatakan, pengambilan formulir pendaftaran sudah dimulai pada 2-8 Sepetmber 2019. Sedangkan pengembalian formulirnya dibatasi pada tenggang 9-17 September.
                  Penjaringan dimaksudkan untuk menghimpun berkas administrasi calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Kutim 2020 mendatang.
                    Share:

                    Eva Tegaskan Papua Tidak Perlu Referendum

                    Eva menilai Papua selama ini sudah mendapatkan keistimewaan berupa otonomi khusus, sehingga tidak perlu ada refrendum.


                    Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai Papua selama ini sudah mendapatkan keistimewaan berupa otonomi khusus, sehingga tidak perlu ada refrendum.
                    "Sama sekali enggak ada alasan (referendum) karena banyak sekali keistimewaan dari Indonesia buat Papua, afirmasi-afirmasinya (program untuk Papua) luar biasa terutama selama Jokowi memimpin," papar Eva seperti dikutip melalui laman okezone.com.
                    Sikap intoleransi terhadap perbedaan yang terjadi di Malang dan Surabaya, kata Eva, adalah perilaku oknum masyarakat yang terpapar paham yang keliru dan pelakunya sudah mulai ditindak.Papua
                    Eva menganggap Papua selama ini diberi sejumlah keistimewaan seperti mendapat kucuran dana otsus melimpah dari pemerintah pusat tiap tahunnya.
                    "Keistimewaan di Papua sudah sejak Undang-Undang Otsus diterapkan, paling tidak itu ada dana otsus Rp20 triliun per tahun," kata dia.
                      Share:

                      September, PDI Perjuangan Sulsel Buka Pendaftaran Cakada

                      Sistem pencalonan kepala daerah di 12 kabupaten/kota dilakukan dengan cara jemput bola atau seperti tahun sebelumnya.


                      Makassar, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) akan membuka pendaftaran bakal Calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada serentak 2020 mendatang.
                      "Insya Allah bulan depan kita buka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakilnya untuk 12 daerah. Paling lambat akhir September," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Sulsel, Husain Junaid, di Makassar, Rabu (28/8).
                      Husain menjelaskan, sistem pencalonan kepala daerah di 12 kabupaten/kota dilakukan dengan cara jemput bola atau seperti tahun sebelumnya. Yang dimaksud jemput bola yakni dengan mendatangi bakal calon kepala daerah yang akan maju bertarung pada pemilihan kepala daerah 2020 mendatang.
                      Hanya saja, Junaid menyatakan, nantinya DPP akan menentukan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan.
                        Share:

                        Gembong Desak DPRD Baru Bahas Pemilihan Wagub

                        Pemilihan DKI 2 itu merupakan PR yang ditinggalkan DPRD periode sebelumnya.


                        Jakarta, Gesuri.id - Anggota dewan dari PDI Perjuangan, Gembong Warsono mendesak DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang baru saja dilantik segera membahas pemilihan wakil gubernur (wagub). 
                        Pasalnya, pemilihan DKI 2 itu merupakan PR yang ditinggalkan DPRD periode sebelumnya.
                        Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak, PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan wagub kepada partai pengusung, PKS dan Gerindra. Termasuk melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
                        "Tergantung partai pengusung, kalau partai pengusung segera clear, tiga, empat hari selesai kok. Orang tatib pemilihannya kan sudah hampir final," kata Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/8).
                        Pemilihan wagub di DPRD pada periode sebelumnya mandek di pembahasan tatib. Alat kelengkapan pemilihan itu masih belum disahkan akibat Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan) yang selalu molor.
                          Share:

                          Soal Jatah Menteri, Megawati: Itu Hak Prerogatif Presiden

                          Penentuan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden.


                          Seoul, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait permintaan jatah menteri yang dia ajukan beberapa pekan lalu. Dia menegaskan bahwa partainya tak lantas mengesampingkan hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden terpilih.
                          "Bukan berarti bahwa permintaan (jatah menteri) itu tak tunduk kepada fakta politik Indonesia bahwa menentukan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden," ungkap Megawati di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8) malam.
                          Megawati mengatakan bahwa dirinya memang sempat meminta agar partainya diberi jatah kursi kabinet terbesar. Namun itupun disampaikannya karena memang sedang kongres.
                          Namun keputusan akhir, kata Megawati, tetap berada di tangan Jokowi.
                          "Menurut saya (pernyataan saya di Kongres itu, red) adalah biasa saja. Kenapa ya mesti sembunyi-sembunyi. Minta saja. Urusan dikasih atau tidak, adalah kehendak presiden," katanya.
                            Share:

                            Sri Mahendrakerta, Bisa Jadi Nama Ibu Kota Baru. Ini Artinya

                            "Sri Mahendrakerta" yang merupakan kombinasi bahasa Sanskerta berarti kota yang diberkati Tuhan.


                            Jakarta, Gesuri.id - Pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) disikapi oleh netizen di media sosial.
                            Lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bakal berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara, demikian merujuk pada pernyataan Jokowi.
                            "Mandalanusa", yang memiliki arti pusat kepulauan, merupakan satu usulan nama lain untuk calon ibu kota menurut akun Twitter bernama @IDThalamus.
                            Usulan itu mencerminkan fakta bahwa lokasinya berada di pusat geografi negara dengan 17.000 pulau membentang di area seluas lebih dari 5.000 km persegi.
                            Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, nama ibu kota baru belum ditentukan. Sementara juru bicara Kementerian Dalam Negeri tidak memberi komentar.
                            Nama menjadi hal sensitif di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat dunia, dengan sekitar 260 juta penduduk yang berasal dari 300 suku dan bangsa.

                              Share:

                              Megawati Punya Cita-cita Besar Dibalik Hobinya, Apa Itu?

                              Megawati: Kita harus perbanyak taman di negeri kita.




                              Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki cita-cita besar dibalik hobinya yang berkebun dan bertanam. 
                              Hal itu diungkapkannya di sela-sela kunjungannya ke Korea Selatan, dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa (27/8).
                              "Bagaimana harusnya pemerintah berpikirnya seperti itu, kita harus perbanyak taman di negeri kita," kata Megawati, Selasa.
                              Di sana, Presiden Kelima RI itu menyempatkan diri berkunjung ke sebuah taman kota milik pribadi bernama Morning Calm Garden.
                              Taman itu terletak di area Gapyeong, Propinsi Gyeonggi, sekitar dua jam perjalanan dari Seoul. Taman didirikan oleh Professor Han Sang Kyung yang hadir menyambut Megawati beserta rombongan. 

                                Share:
                                loading...
                                loading...

                                Popular Posts

                                 
                                close