Showing posts with label Internal. Show all posts
Showing posts with label Internal. Show all posts

Juliari Batubara, Pengusaha Pelumas yang Jadi Menteri

Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan.



Jakarta, Gesuri.id - Juliari Batubara menjadi salah seorang yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Selasa (22/10). Berkemeja putih lengan pendek dipadu celana hitam, Juliari melambaikan tangannya ke arah media yang menanti di halaman istana.  
Namanya mungkin belum begitu akrab di telinga publik, tapi di kancah politik ia menduduki sejumlah posisi penting di PDI Perjuangan.
Pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 itu saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1 meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.

    Share:

    Dorong Investasi, Ganjar Pranowo Minta Pemda Selesaikan Perda RTRW

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ntuk mendorong dan menarik para investor mengembangkan investasinya. Pasalnya, dengan belum diselesaikannya Perda RTRW yang selama ini menjadikan investor menunda investasinya di Jateng.

    Foto : Gesuri.id

    Apalagi, menjelang digelarnya Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan Central Java Business Expo (CJBF) 2019 ke-15 pada 5 November 2019 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, dan dihadiri para calon investor dari dalam dan luar negeri, tentu kata Ganjar, pemerintah daerah harus lebih cepat lagi untuk menyelesaikannya.


    "Perda saja tidak cukup, karena effort politiknya harus bicara eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya ke BPN. Belum lagi soal pajak, perizinan, nilai komoditi, tenaga kerja. Nah soal ketersediaan lahan yang menjadi faktor utama. Kalau memang ada kendala, Pemprov siap membantu, bilang saja ke kami. Kabupaten Batang kemarin kita bantu sampai pusat, cepet kok,” kata Ganjar usai menerima Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ratna Kawuri di Rumah Dinas Gubernur (Puri Gedeh), Senin (7/10).


    Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan kepada para pimpinan daerah untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat berdialog yang akan terdampak dengan memberikan penjelasan arah pembangunan daerah, hingga fungsinya. Sehingga, daya dukung lingkungan dan keseimbangan akan terjaga dan terwujud.


    "Investor dalam negeri tetap kita nomorsatukan dulu baru kemudian yang dari luar negeri. Ceritakan kondisi Jateng hari ini kepada calon investor. Bagaimana konteks ekonomi makronya, tren pertumbuhan, sektor yang diminati, potensi yang dimiliki apa, analisis nasionalnya. Samoaikan juga bahwa kita mau dorong apparel zone. Promo CJIBF dan CJBF maksimalkan, agar yang ikut serta banyak. Selama ini yang langsung ketemu saya, hanya ngguya-ngguyu, tapi hasilnya nol,” paparnya.


    Terkait persiapan CJIBF dan CJBF 2019, Ratna Kawuri menjelaskan kepada Ganjar, jika selama ini investasi terbesar di Jateng meliputi sektor padat modal, gas, litrik, air disusul makanan. Hasil evaluasi 2018, minat investasi di Jateng cukup besar. Akan tetapi masih terbentur dengan RTRW di kabupaten/ kota.
    Share:

    Ono Surono: Puan Maharani Kembali Ukir Sejarah Baru

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan penetapan Puan Maharani sebagai pemimpin DPR RI masa bakti 2019-2024 merupakan sebuah sejarah yang kembali terukir.
    Setelah sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama dan kini Puan tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi DPR RI.
    "Mba Puan Maharani tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki Ketua DPR RI selama Indonesia berdiri, masih menurutnya," katanya, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta Rabu (3/10).
    Ono menyatakan, Puan layak menjadi Ketua DPR RI mengingat dia telah menapaki jalan panjang sebagai kader PDI Perjuangan.
    "Perjuangannya panjang sebagai kader, (Ketua DPP Partai), Anggota DPR RI (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI), Menteri Kabinet Kerja (Menko Perempuan dan Termuda Pertama) sampai menjadi komandan tempur," paparnya.
    Ono yang juga Anggota DPR RI ini pun meyakini bahwa, kapasitas dan dedikasi cucu Bapak pendiri Bangsa Ir. Soekarno itu tidak diragukan lagi untuk mampu memperkuat peran DPR dalam membangun Bangsa dan Negara.
    Bahkan Ono berkeyakinan, pendekatan keibuan Puan akan berdampak positif kepada kinerja dewan.

    "Kami meyakini bahwa tangan seorang perempuan yang lembut akan bisa mengurai segala permasalahan di DPR RI, termasuk untuk merubah stigma rakyat bahwa DPR RI malas, tidak aspiratif dan korup," ujar Ono.
    Menurutnya, Esensi Pancasila yaitu Gotong Royong adalah modal besar bagi Mba Puan Maharani untuk mencetak sejarah DPR RI sebagai Rumah Rakyat dan sesuai yang diharapkan oleh Rakyat Indonesia.
    Dengan sejarah baru tersebut, termasuk di Jawa Barat selama 2 periode DPRD Propinsi Jawa Barat, PDI Perjuangan selalu menugaskan Kader perempuan terbaiknya.
    "Yaitu Ineu Purwadewi sebagai Ketua (2014) dan Wakil Ketua DPRD (2019), maka saatnya kaum perempuan Indonesia bangkit," pungkasnya
    Ono berharap, perempuan Indonesia bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara dan PDI Perjuangan Jawa Barat akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum perempuan dalam rangka membangun keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang baik dan maju demi terwujudnya Indonesia Raya
    Share:

    Tuduh Jokowi Neo-Orba, Pertanda Kematian Logika

    Para penghina itu telah mengalami kematian logika. 


    Jakarta, Gesuri.id - Tokoh muda PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengecam pihak-pihak yang menuduh Presiden Jokowi sebagai Neo Orde Baru (orba). Dia juga mengutuk kebiasaan para penuduh itu dalam menghina Presiden sebebas-bebasnya.
    Menurut pria yang akrab disapa Gus Mis itu, para penghina itu telah mengalami kematian logika. 
    "Ada yang menuduh neo-orba sembari ia menghina Presiden dan menuduh macam-macam dengan sebebas-bebasnya. Matinya logika," ujar Gus Mis dalam akun Facebooknya, Sabtu (21/9). 
    Seperti diketahui, akhir-akhir ini Presiden Jokowi dituduh sebagai neo-orba. Bebeapa kebijakan yang sejatinya dirumuskan bersama DPR, seperti revisi UU KPK dan RKUHP dianggap sebagai pertanda bahwa Jokowi adalah neo-orba.
    Salah satu penuduh adalah Koran Tempo yang baru-baru ini memasang ilustrasi Presiden Jokowi pada halaman sampulnya. Dalam ilustrasi itu, redaksi menampilkan meme Jokowi dengan disertai tulisan slogan 'Enak Zamanku, toh?'

    Share:

    DPP Daulat Tatit Heru Tjahjono Jadi Ketua DPRD Nganjuk

    Surat rekomendasi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Perjuangan.

    Nganjuk, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan menunjuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk yang juga Anggota DPRD periode 2019-2024, Tatit Heru Tjahjono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
    Hal itu tertuang dalam surat Rekomendasi No. 409/IN/DPP/IX/2019 terkait pengesahan dan penetapan pimpinan DPRD di wilayah tersebut. Demikian dilansir dari surabaya.tribunnews, Minggu (8/9).
    Surat rekomendasi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan Sektretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto.
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono membenarkan turunya surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan Untuk posisi Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut.

    Share:

    Bilang Tarumanagara Fiktif, Ridwan Saidi Sakiti Warga Sunda

    Anton Charliyan meminta agar Budayawan Betawi Ridwan Saidi berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.


    Bogor, Gesuri.id - Tokoh Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan meminta agar Budayawan Betawi Ridwan Saidi berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.
    Anton mengatakan hal itu guna merespon pernyataan Ridwan Saidi bahwa Kerajaan Tarumanagara fiktif alias tidak ada. 
    Anton mengakui Ridwan memang mempunyai hak untuk berpendapat. 
    "Namun pendapat yang Asbun semacam itu (Kerajaan Tarumanagara fiktif) bukan hanya akan menimbulkan polemik, tapi juga sekaligus menyakiti masyarakat Jabar-Banten dan seluruh masyarakat Sunda yang ada di nusantara," kata Anton pada Gesuri, baru-baru ini.
    Seperti diketahui, baru-baru ini Ridwan Saidi mengatakan Kerajaan Tarumanagara fiktif. Ridwan berpendapat anggapan bahwa Tarumanagara itu Kerajaan di Jawa Barat disebabkan kekeliruan arkeolog  Poerbatjaraka dalam membaca beberapa prasasti di Jawa Barat. 
      Share:

      Siang Ini Risma Dilantik Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

      Megawati akan melantik Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.


      Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan melantik Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.
      Pelantikan tersebut akan digelar Senin (19/8) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB.
      Sehari menjelang pelantikannya, Wali Kota perempuan pertama Surabaya itu sudah bertolak ke Jakarta.
      "Insyaallah Senin aku baru dilantik," kata Risma, Minggu (18/8).
      Sejak ditunjuk sebagai pengurus di DPP PDI Perjuangan, Politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum berkomunikasi secara resmi dengan Megawati  terkait posisi stategisnya di partai yang telah mengantarkan dirinya menjadi orang nomor satu di Surabaya.

      Share:

      PDI Perjuangan Siapkan Sanksi Anggota Fraksi Ikut Kunker LN

      Mataram - DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memberikan sanksi kepada sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB yang tidak mengindahkan instruksi partai terkait larangan mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa menjelang akhir masa jabatan, yang menuai kecaman dari elemen masyarakat di provinsi itu.
      "Pokoknya, anggota fraksi yang berangkat dan tidak mengindahkan instruksi partai kita akan ambil tindakan tegas. Sanksi akan diberikan setelah pengurus DPD PDI Perjuangan NTB menggelar rapat harian dalam waktu dekat ini dan nanti hasil rapat penjatuhan sanksi akan ditembuskan melalui surat ke DPP," kata Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat di Mataram, Jumat (16/8).
      Rachmat menegaskan larangan keberangkatan para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB yang disampaikannya ke publik pada Selasa (13/8), sejatinya telah dikoordinasikan dengan pihak DPP. Oleh karena itu, fraksi sebagai kepanjangan partai, seyogianya mematuhi instruksi yang telah digariskan tersebut.
      "Pastinya, sanksi tegas partai akan kita berikan pada anggota fraksi yang membangkang. Dimulai dari peringatan keras hingga sanksi berat. Tapi, karena kunker DPRD NTB ada juga unsur kesalahan Pemprov NTB, maka sanksi keras akan kita putuskan di forum rapat DPD," ucapnya.
      Terkait urgensi keberangkatan untuk menyasar adanya kesepakatan antara Pemprov NTB dengan negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan dalam aspek pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, apalagi kunjungan tersebut dilakukan lintas komisi, Rachmat mengatakan, dalam konteks aturan ketatanegaraan yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian antarnegara hanya bisa dilakukan oleh negara dengan negara (G to G).
      Selain itu, pengawasannya selama berada di negara tujuan adalah berada pada kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
      "Jadi bukan pengawasan pada Mendagri seperti yang diungkapkan Pak Sekwan. 'Emang' NTB ini adalah sebuah negera, sehingga bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan negara tujuan, apalagi itu DPRD yang mewakilinya. Aneh, kok alasan kepergian dan perjanjian kerja sama ke luar negeri disetujui Mendagri," kata Rachmat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.
      Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB Mahdi mengatakan perjalanan kunker anggota DPRD ke sejumlah negara menghabiskan anggaran sekitar Rp3,5 miliar.
      "Anggaran untuk kunjungan kerja ini menghabiskan sekitar Rp3,5 miliar," ujarnya.
      Ia menjelaskan, keberangkatan anggota DPRD NTB ke sejumlah negara tersebut sudah masuk di dalam Daftar Program Anggaran (DPA) tahun 2019 dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan izin dari Sekretariat Negara (Setneg).
      "Begitupun 'exit permit' dari Kemenlu juga sudah didapatkan, sehingga secara administrasi perjalanan ini sah dan legal," kata Mahdi.
      Share:

      Ini Cara Jitu Risma Kurangi Polusi Udara Surabaya

      Risma menegaskan cara jitu mengurangi polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor adalah dengan menanam banyak pohon. 


      Jakarta, Gesuri.id -  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) menegaskan cara jitu mengurangi polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor adalah dengan menanam banyak pohon. 
      Sebab, yang bisa menyerap karbon dioksidanya kendaraan bermotor atau polusi udara itu cuma pohon. 
      "Maka, kita tanam pohon. Saya membangun pohon beragam ukuran di Surabaya," kata Risma dalam wawancaranya dengan sebuah media online, baru-baru ini. 
      Pohon yang ditanam di Surabaya, lanjut Risma, terdiri dari pohon ukuran tinggi, sedang dan pendek. Dengan begitu, semua pohon itu bisa mengeluarkan oksigen sekaligus menyerap karbon dioksida. 
      Karena itu, ada orang yang menanggap taman di Surabaya itu seperti hutan karena memiliki pohon beragam ukuran.
      "Tapi biarlah taman di Surabaya dibilang hutan, yang penting warga Surabaya sehat," kata Risma.
        Share:

        Konsolidasi Awal, PDI Perjuangan Jakpus Bentuk DPC Bamusi

        Langkah ini merupakan gebrakan pertama Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat yang baru terpilih periode 2019-2024.


        Jakarta, Gesuri.id - Gebrakan pertama Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat yang baru terpilih periode 2019-2024, Wa Ode Herlina melaksanakan Rapat Konsolidasi yang dihadiri oleh seluruh unsur pengurus DPC, PAC dan Ranting pada Rabu malam (14/8) di Ruang Rapat Utama Kantor DPC, di Jalan Kalibaru Timur VI No. 106 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.
        Dalam arahannya Herlina mengatakan bahwa salah satu agenda dari konsolidasi DPC kali ini adalah memberikan atensi khusus terhadap maraknya politik identitas yang berbasis agama beberapa tahun belakangan ini.
          Share:

          Ketimbang Jadi Menteri, Ahok Pilih Kunjungi Daerah-Daerah

          Ahok menilai pemilihan sosok menteri merupak hak prerogatif Presiden Jokowi.


          Kupang, Gesuri.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak ada perjanjian khusus dirinya menjadi calon menteri di Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf.
          Ahok menilai pemilihan sosok menteri merupak hak prerogatif Presiden Jokowi.
          "Tidak ada perjanjian untuk saya menjadi menteri," ungkap Ahok seperti dikutip melalui laman kompas.com.
          Menurut Ahok, dirinya tidak terlalu memikirkan karir hingga jabatan politik. Dia hanya ingin mengunjungi setiap daerah bersama pengurus PDI Perjuangan. 
          "Tugas saya, hanya berkunjung ke daerah, bersama-sama teman dari partai (PDI Perjuangan)," ujar Ahok. 
            Share:

            DPD Papua: Mama Mega Bawa Figur Bung Karno Mengakar ke Bawah

            "Sebenarnya kita punya tujuannya kan cuman satu. yang pertama itu Mama Mega itu harus melanjutkan kepemimpinan di PDI Perjuangan"


            Denpasar, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Jhon Wempi Wetipo mengungkapkan kepuasannya atas terpilihnya kembali Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. 
            "Sebenarnya kita punya tujuannya kan cuman satu. yang pertama itu Mama Mega itu harus melanjutkan wujud kepemimpinan ini karena beliau menjadi figur Bung Karno yang bisa mengakar hingga ke bawah," kata Jhon Wempi kepada gesuri.id di sela Kongres V PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.
            Menurut Jhon, sosok Megawati patut diteladani. Kemudian harapan kita yang lain, pemerintahan Jokowi merupakan 2 periode pemerintahan di masa kepemimpinan PDI Perjuangan. 
            "Harapan kita kalau bisa tempatkanlah kader-kader yang terbaik dari PDI Perjuangan," tambahnya.
            Lebih lanjut Jhon berharap terkhusus lagi ada kader PDI Perjuangan dari Papua untuk menempatkan di kabinet Pemerintahan Jokowi. 
              Share:

              Keren, Risma Jadi Pejabat Teras DPP PDI Perjuangan

              Sanur, Gesuri.id – Tidak disangka Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk dalam jajaran teras DPP PDI Perjuangan.
              Diketahui Risma menjabat Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024.
              Seperti diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan langsung melantik struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya periode 2019-2024 di penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Sabtu (10/8).
              Ssbagai formatur tunggal, Megawati memiliki hak prerogatif untuk memilih langsung struktur DPP partainya. Dia mengatakan tak banyak perubahan nama dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan lima tahun ke depan.
              "Oleh sebab itu saya sudah memutuskan bahwa DPP saya praktis bahwa masih banyak yang ikut membantu saya, jumlahnya masih 27 (orang)," ungkap Megawati.
              Megawati lalu mengaku bahwa dirinya mencoba menghubungi seseorang sejak tadi malam dan ketika ditawari ternyata bersedia.
              "Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP bidang kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati.
              Risma sempat menjadi sorotan saat Kongres V PDI Perjuangan, pasalnya Wali Kota Surabaya dua periode ini rela naik ojek on line (daring, red) demi dating ke acara pembukaan.
              "Macet jauh, jadi sudah jauh naik gojeknya," ungkap Risma saat tiba di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8).
              Diketahui bahwa Risma pernah terjatuh dan mengakibatkan kakinya cidera. Namun dia mengaku saat ini kondisi kakinya sudah membaik.
              "Gak apa-apa. Aku jalan bisa kok. Cuman kalau jauh," kata Risma
              Share:

              Salat Idul Adha Berjamaah Paripurnakan Kongres V PDI Perjuangan

              Sanur, Gesuri.id – Pelaksanaan shalat Idul Adha bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan para kader PDI perjuangan se-Indonesia di Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Minggu (11/8) semakin menyempurnakan pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan.
              Shalat berjemaah itu sekaligus penyerahan dan pemotongan hewan kurban dari PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach pukul 06.00 Wita.
              “Setelah penutupan Kongres V, kader dan simpatisan PDIP akan tetap bersama untuk sama-sama melaksanakan salat id dengan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, Andi Ridwan Wittiri, Sabtu (10/8).
              Seperti diketahui Kongres V PDI Perjuangan dilaksanakan 8-10 Agustus, dan telah menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024.
              Tidak hanya menetapkan Ketua Umum dan jajaran teras DPP PDI Perjuangan, Kongres V ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang bisa menjadi masukan ke pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf lima tahun mendatang
              Share:

              Megawati Sedang Mengawal Hak Prerogatif Jokowi

              Megawati sedang mengawal hak prerogatif seorang presiden dalam memilih pembantunya dari pihak-pihak yang diduga sedang melakukan intervensi.

              Sanur, Gesuri.id – Politisi muda PDI Perjuangan Putra Nababan membeberkan kenapa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara gamblang meminta jatah kursi menteri terbanyak kepada Presiden Jokowi di depan forum Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8).
              Bagi Putra langkah ini harus dimaknai Megawati sedang mengawal hak prerogatif seorang presiden dalam memilih pembantunya dari pihak-pihak yang diduga sedang melakukan intervensi.
              “Saya menduga Ibu Megawati tahu ada pihak-pihak yang secara senyap minta jatah kursi menteri ini dan itu. Padahal di pers (media massa, red) selalu mengatakan hak prerogatif Presiden kita hormati dan bilang tidak akan minta menteri, tapi di belakang layar minta-minta ke Presiden,” ujar Putra yang merupakan anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan ketika menjawab wartawan di arena Kongres, di Sanur, Bali, Jumat (9/8).
                Share:

                Megawati Ungkap Alasan Percepat Kongres V

                PDI Perjuangan bisa melakukan persiapan matang jelang Pilkada serentak 2020.


                Bali, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membeberkan alasan dibalik percepatan pelaksanaan Kongres V partainya. 
                Dia mengaku menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum untuk mempercepat pelaksanaan Kongres V sehingga partainya bisa melakukan persiapan matang jelang Pilkada serentak 2020. 
                Pasalnya, pada 2020 Pilkada akan dilakukan di 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.
                "Makanya saya adakan kongres untuk lakukan persiapan. Jadi sebenarnya banyak yang lupa, dari teman-teman partai lain saja tadinya tak menyadari, bahwa sebetulnya 2020 akan ada pilkada yang jumlahnya cukup besar, lalu setelah itu masuk 2024," ungkap Megawati saat menggelar konfrensi pers di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Kamis (8/8).
                Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung soal pentingnya peran partai politik bagi generasi muda di Indonesia. Alasannya parpol dibutuhkan sebagai wadah perjuangan dan persiapan generasi muda menghadapi perkembangan zaman.
                  Share:

                  Megawati Perkenalkan Ahok di #KongresVPDIPerjuangan

                  Bali  - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memperkenalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok. 

                  Dihadapan Presiden Jokowi dan para petinggi negeri yang hadir di acara pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, Megawati berbicara soal hak setiap warga negara apapun etnis dan rasnya.
                  "Di sini juga ada, karena sudah kader PDI Perjuangan, dia BCP, Basuki Cahaya Purnama. Kalau terkenal namanya Ahok," kata Megawati, Kamis (8/8).
                  Basuki yang hadir lalu berdiri dan perhatian peserta kongres mengarah ke dirinya.
                  Setelah itu, Megawati bicara lagi. Dirinya merasa heran. Di Indonesia bicara Pancasila, gotong royong, sebagai falsafah negara.
                  "Tapi terus masa tak tak boleh (didukung, red)? Mau namanya Aseng, Ahok, Badu, mau apa kek namanya, kalau sudah warga negara Indonesia, ya sudah lah (harusnya boleh, red)," kata Megawati.
                  Megawati juga mengaku dirinya pernah dilarang memanggil Basuki dengan panggilannya, Ahok. 
                  "Saya bilang wong namanya begitu, masa tak boleh? Tadi saya hapal namanya. Basuki Cahaya Purnama. Saya berarti panggil, 'Pak Purnama apa kabar?'," kata Megawati sambil tertawa.
                  Seperti diketahui, Ahok resmi menjadi kader PDI Perjuangan tak lama setelah keluar dari penjara Mako Brimob awal tahun ini. Dia mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) di kantor DPD PDI Perjuangan Bali.
                  Saat itu Ahok tampak tersenyum saat diperkenalkan sebagai kader PDI Perjuangan. Ia pun menyatakan PDI Perjuangan merupakan partai yang sesuai dengan ideologi perjuangannya.
                  "Memang ini yang sesuai dengan garis ideologi perjuangan saya," ucap Ahok.
                  Share:

                  Kisah Megawati Soal Perintah 'Banteng Berhenti Merumput'

                  Denpasar  - Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah berlalu, namun masih banyak kenangan yang masih segar untuk diceritakan. 
                  Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dibuat pusing akibat ulah timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  Koalisi Indonesia Adil Makmur yang memindahkan posko pemenangannya ke Solo, Jawa Tengah.
                  Kabar pindahnya posko pemenangan Prabowo-Sandiaga ke Solo, Jawa Tengah yang notabene adalah 'kandang banteng', Megawati tak tinggal diam. Dia memerintahkan para kader partai banteng moncong putih untuk berhenti 'merumput'.
                  "Kemarin ini keren kan, ketika saya hanya bilang, setop banteng merumput, mana Jawa Tengah, angkat tangan. Waktu itu Pak Prabowo, kita udah begini, kutuk kutuk kutuk (khawatir, red), katanya kan dipindahkan poskonya. Iya, emang nih, terus terang, dipindahkan posko ke Jawa Tengah," ucap Megawati saat berpidato di pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8).
                  Sembari berkelakar, Megawati mengatakan hendak mendatangi Prabowo ketika mendengar kabar perpindahan posko pemenangan itu.
                  "Saya udah mikir nih, hm, gua datengin juga nih si Bowo, ha-ha, sorry, he-he. Iya dong, jengkel dong, orang udah tahu itu tempatnya banteng loh, ha-ha. Terus apa, jadi saya bilang gini aja, Pak Jokowi juga udah gini, papapap. 'Kayaknya ke Jawa Tengah gimana, Bu?' sebut Megawati.
                  Megawati saat itu meminta Jokowi untuk tenang. Megawati mengaku saat itu langsung turun ke Jawa Tengah dan menginstruksikan kadernya di Jawa Tengah untuk mengasah 'tanduk'.
                  "Kalem. Saya bilang, 'Pak, kalau dia nggak ada musuh, namanya juga banteng, Pak, dia ngerumput, Pak, dia cari dia makan. Nanti, Pak, ketum turun ke Jawa tengah,'" sebut Mega.
                  "Saya cuma perintahnya gini, 'Hei, kalianku, banteng opo ora?' Gitu, kan. Langsung, 'Banteng, Bu!'. 'Kalau ngono, berhenti merumput, gosok 'tanduk' kamu'. Iya dah. Langsung, bap!" sebut Mega.
                  Langkah 'tempur' dengan Prabowo di Jawa Tengah bahkan membuat lelah Megawati. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga mengakui hal tersebut. Saat itu, dia merasa khawatir. 
                  "Tadi sudah disampaikan oleh Bu Megawati soal Jawa Tengah itu bener. Kalau didiemin merumput terus, ndak tahu hasilnya berapa," kata Jokowi.
                  Namun, berkat ada kabar soal pemindahan posko pemenangan, kader banteng pun kembali bergerak aktif dan mampu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Tengah.
                  "Untung ada pindahan posko," kata Jokowi yang langsung disambut gelak tawa peserta kongres.
                  Share:

                  Suara Megawati Bergetar Saat Kenang Mbah Moen

                  Bali, Gesuri.id - Suara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bergetar menahan tangis saat mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Kiai karismatik KH Maimun Zubair atau akrab disapa Mbah Moen.


                  Secara khusus, Megawati mengucapkan belasungkawa sebelum memulai pidato politiknya saat pembukaan Kongres V PDI Perjuangan yang digelar di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Kamis (8/8).

                  Baca: Ini Wasiat Terakhir Mbah Moen ke Megawati Soekarnoputri

                  Di mata Megawati, Mbah Moen merupakan sosok ulama yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk mensyiarkan Islam sebagai rahmat semesta alam. 

                  "Islam yang mengaku indah dalam harmoni keberagaman Indonesia," ucap Megawati.

                  Megawati yang selama ini dekat dengan Mbah Moen pun mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.

                  "Saya dekat dengan, panggilannya Mbah Moen. Kh maimoen zubair, doa kami menghantari ke haribaan-Nya," ucap Megawati dengan suara bergertar menahan tangis.

                  Baca: Temui Megawati, Mbah Moen Pamit Hendak Naik Haji

                  Untuk diketahui, sebelum berangkat ke tanah suci Makkah, Mbah Moen dan putranya, Taj Yasin bertandang ke kediaman Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Juli 2019. Itu adalah kali terakhir Megawati bertemu dengan sang kiai kharismatik.

                  "Mbah Moen menyatakan komitmennya yang begitu kuat terhadap Pancasila. Tanpa Pancasila tidak ada NKRI," ungkap Hasto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/8).

                  Share:

                  Ketua DPC Lamtim: Tanpa Bu Mega, Kita tak Bisa Seperti ini #TetapMega

                  Sanur - Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Timur Ali Johan Arif mengungkapkan, capaian PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di Republik hari ini tidak lepas dari peran kepemimpinan yang kuat seorang Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.
                   
                  "Gak bisa kita pungkiri, dengan sosok Ibu Mega sebagai pimpinan partai yang telah membesarkan PDI Perjuangan sejak Reformasi. Kita gak pungkiri, tanpa Bu Mega mungkin kita gak bisa sampai hari ini perkembangan PDI Perjuangan yang luar biasa dengan cara beliau membimbing, mengkader terhadap kader-kader partai, sehingga kita bisa menang dua kali berturut-turut," urai Johan, sapaan akrabnya saat ditemui Gesuri.id di arena Kongres V PDI Perjuangan di Hotel Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019) Sore.

                  Hal itu ditambahkan Johan, tidak bisa lepas dari sosok Ibu Mega. Sehingga pada Kongres ke-V ini juga kita tetap melihat semangat Ibu Mega ini yang harus selalu ada di tengah-tengah kita.

                  "Nah, di periode ini juga kita mengharapkan kesiapan Bu Mega untuk membina kami 5 tahun ke depan. Ini harapan kita," imbuhnya yang juga Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.

                  Masih dikatakan Johan, selain itu, dengan kepemimpinan Ibu Megawati, PDI Perjuangan akan semakin memantapkan diri sebagai partai pelopor.

                  "Pemahaman partai pelopor itu terutama pemantapan ideologi. Ini yang tidak mudah. Karena PDI Perjuangan itu kan partai kaderisasi dan konsisten dengan ideologi Pancasila," ujarnya.

                  Dan dengan segala program perjuangan partai untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil, menurut Johan itulah yang membuat PDI Perjuangan semakin besar.

                  "Dan kita berharap dengan kepengurusan yang baru ini akan lebih baik lagi," ucapnya.
                  Johan yang sudah enam (6) periode menjadi bagian dari kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur tentu berharap ke depan partai ini menjadi lebih besar lagi.

                  "Alhamdulillah saya sendiri sudah 6 periode di DPC PDI Perjuangan Lampung Timur. Mulai dari Sekretaris Plh, Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC dan Ketua DPC 3 periode. Dan kita berharap pengelolaan partai ini lebih profesional, serta tidak melepaskan juga kaderisasi untuk menanamkan ideologi partai.

                  Menurut Johan, hal itulah yang sangat penting bagi kebutuhan partai terhadap kader-kader dengan karakter yang kuat ideologinya.

                  "Sehingga dengan segala guncangan atau gangguan dari luar dalam bentuk apapun, kalau ideologi kita tetap di garis AD/ART partai, insya Allah, sekuat apapun gangguan itu tidak akan menggoyahkan kita. Dan program-program partai ke depan harapan kita bisa menyentuh kader hingga tingkat bawah," tandas Johan.
                  Share:
                  loading...
                  loading...

                  Popular Posts

                   
                  close